Matangkan Tata Kelola Zakat, BAZNAS dan Pemprov Sulteng Rumuskan PKS Optimalisasi Dana Sosial Keagamaan

BAZNAS SULTENG – Bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tengah, telah dilaksanakan rapat krusial terkait perumusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah pada Senin (09/02/2026).

Rapat yang dimulai pukul 13.30 WITA ini fokus pada agenda Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta penyusunan rencana kerja sama strategis untuk tahun-tahun mendatang.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BAZNAS Sulteng dan pihak Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus utama pembahasan adalah menciptakan mekanisme pengumpulan dana umat yang lebih terintegrasi, khususnya di lingkup instansi pemerintahan dan sektor strategis lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.

Perumusan PKS ini diharapkan menjadi landasan hukum dan operasional yang kuat untuk:

1. Penguatan Regulasi: Memastikan pemotongan dan penyetoran zakat profesi serta infak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin setiap dana yang terkumpul dikelola secara profesional untuk program pengentasan kemiskinan di Sulteng.

3. Digitalisasi Layanan: Mempermudah aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum dalam menunaikan kewajiban keagamaan mereka.

Harapan Pasca Pertemuan

Melalui perumusan ini, BAZNAS Sulteng berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sulteng dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi ini agar potensi besar dana sosial keagamaan dapat dikonversi menjadi program nyata yang menyentuh masyarakat rentan di pelosok Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi ini berakhir dengan kesepakatan poin-poin draf PKS yang akan segera difinalisasi untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu dekat.